Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Komisi

NO Image:
KLHK Usut Penjualan Lahan Sawit ke Pihak Asing

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengklaim terus menginvestigasi penjualan lahan sawit oleh perusahaan swasta dalam negeri ke badan hukum asing. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan KLHK, San Afri Awang, menyebut pihaknya telah cukup lama memantau dan mengawasi aktivitas sejumlah perusahaan berizin pengelolaan lahan perkebunan sawit, khususnya yang beroperasi di Papua

Read more...

Wakil Ketua Komisi IV Beberkan Cara Menjaga Kestabilan Stok Bawang Merah

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menganggap petani bawang masih dianaktirikan pemerintah. Sebab, pemerintah dianggap masih kurang perhatian te‎rhadap petani bawang. Pria yang akrab disapa Yoga itu meminta pemerintah agar memberi perhatian lebih kepada petani bawang merah. Caranya, dengan ‎memperbaiki program intensifikasi dan ekstensifikasi

Read more...

Komisi IV DPR: Pengelola Bonbin Bandung Abai dan Langgar Permenhut 31/2012

Seekor gajah bernama Yani di Kebun Binatang Bandung mati karena diduga dirawat dengan tidak baik. Komisi IV DPR menganggap pengelola Bonbin Bandung yaitu Yayasan Margasatwa Tamansari sudah melanggar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Lembaga Konservasi

Read more...

Yayasan Margasatwa Tamansari Langgar Permenhut 31/2012

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menanggapi matinya seekor gajah bernama Yani di kebun binatang Bandung, matinya gajah tersebut diduga karena tidak dirawat dengan baik. Ia menganggap pengelola Bonbin Bandung yaitu Yayasan Margasatwa Tamansari sudah melanggar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Lembaga Konservasi

Read more...

Viva Yoga PAN: Data Pertanian di Daerah Sering Bernuansa Politis

Wakil Ketua Komisi IV DPR yang juga politikus PAN Viva Yoga Mauladi menilai data hasil pertanian di daerah sering bernuansa politis karena jabatan kepala dinas dijadikan sebagai alat tawar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Data-data dari dinas itu harus dicermati karena dalam setiap pilkada jabatan kepala dinas menjadi alat tawar politik. Banyak jabatan dipegang oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas," ujar Viva, Selasa 26 April 2016

Read more...

Anggota DPR: Kebijakan Kelautan Perikanan Harus Komprehensif

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengemukakan, kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus komprehensif sehingga tidak menimbulkan gejolak

Read more...

KPK Pastikan Kewenangan Reklamasi Pantai Utara Milik Pemerintah Pusat

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhamad Syarif mengatakan, berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, disebutkan bahwa kewenangan terkait reklamasi di area pesisir utara Jakarta itu milik pemerintah pusat. Menurutr Syarif, KPK sudah mempelajari serta membandingkan seluruh peraturan yang dibuat pemerintah pusat terkait dengan proyek reklamasi

Read more...

Didatangi Komisi IV, Nelayan Desa Lontar Keluhkan Kapal Penyedot Pasir

Penyedotan pasir untuk menguruk pulau buatan di Teluk Jakarta ternyata bukan hanya dilakukan di Pulau Tunda. Pengambilan pasir dengan kapal besar itu dilakukan di Perairan Lontar, Tirtayasa, Serang, Banten. Warga sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan itu selama ini merasa dirugikan dengan adanya penambangan pasar itu. Sebab penyedotan dilakukan di zona tambak nelayan tradisional

Read more...

Komisi IV DPR Sidak Penambangan Pasir untuk Reklamasi Teluk Jakarta

Komisi IV DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Desa Lontar, Kabupaten Serang, Provinsi Banten, Rabu (20/4/2016). Kunjungan tersebut dalam rangka menindaklanjuti laporan adanya penambangan pasir liar di Desa Lontar. Wakil Ketua Komisi IV, Viva Yoga Mauladi memimpin langsung rombongan anggota dewan ke Desa Lontar

Read more...

Komisi IV DPR: Pengembang Harus Patuhi Moratorium Reklamasi Jakarta

Pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta sudah sepakat untuk menghentikan sementara (moratorium) reklamasi Teluk Jakarta. Pemerintah diminta tegas dalam implementasinya, sedangkan pengembang wajib patuh

Read more...

Page 6 of 14First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  9  10  Next   Last   
Kategori
Komisi (137)
Politik (204)