Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Komisi

NO Image:
Kapal Ternak: Subsidi Tak Tepat Sasaran

Pemerintah diminta untuk mengevaluasi seluruh kebijakan yang diterapkan pada pengoperasian kapal ternak, terutama subsidi yang digelontorkan untuk operasional kapal tersebut dinilai tidak tepat sasaran. Sejak dioperasionalkan 4 bulan yang lalu, Kapal Ternak KM Camara Nusantara telah memakan subsidi hingga Rp8 miliar

Read more...

Komisi IV Gelar FDG Himpun Masukan RUU Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan

RUU  inisiatif  DPR tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan dan Pembudidaya Ikan secara substansial dimaksudkan untuk mensejahterahkan para pelaku utama seperti nelayan, pembudidaya ikan, dan petambak garam

Read more...

HPP Gabah 2016 segera Turun

Dirut Perum Bulog Djarot Kusumayakti menyatakan, tidak lama lagi pemerintah segera mengeluarkan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) 2016 dan harga dasar (HD) gabah/beras. "Saya sudah sampaikan ke Pak Menko dan akan segera dikeluarkan HPP gabah 2016," tegas Djarot dihubungi di Jakarta Rabu (3/2)

Read more...

Pemerintah Perlu Evaluasi PTPN I s/d XIV

Komisi IV dalam rapat dengar pendapat dengan Direksi PTPN I s/d XIV yang dipimpin Ketua Komisi Edhy Prabowo di Ruang Rapat Gedung Nusantara, Senin (1/2)  mengharapkan adanya perbaikan untuk PTPN

Read more...

Pengendalian Impor Jagung Rugikan Peternak Unggas

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan,  pada tahun 2015, Kementerian Pertanian mengambil kebijakan untuk mengendalikan impor jagung dan mendorong peningkatan ekspor jagung terutama berasal dari Sumbawa dan Gorontalo. Kebijakan yang diputuskan pemerintah dimaksudkan untuk mengoptimalkan penyerapan jagung lokal

Read more...

Ribuan Ton Jagung Disegel, Komisi IV Segera Panggil Dirjen Peternakan

Industri perunggasan di Indonesia saat ini dalam kondisi akut. Ibarat penyakit, perlu diagnosa secara cermat sehingga obat yang diberikan bisa memberi kesembuhan. Industri perunggasan juga selalu didera problematika, salah satunya adalah kelangkaan bahan baku utama pakan ternak yaitu jagung

Read more...

Evaluasi Pungutan CPO

Pemerintah diminta mengkaji kebijakan pungutan minyak kelapa sawit (crude palm oil/CPO) lantaran dinilai tidak berpihak pada petani kecil. Mantan menteri Kehutanan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono MS Kaban bahkan menilai, sebaiknya kebijakan ini dihapuskan. Kaban beralasan, dana pungutan sawit selama ini hanya berpihak kepada pengusaha besar. Belum lagi, pungutan sebesar 50 dolar AS sebelumnya menggunakan asumsi harga minyak dunia 90 dolar AS per barel

Read more...

DPR: Banyak Peraturan Pemerintah Tabrak UU Demi Kepentingan Pemodal

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan lahirnya bahwa Peraturan Pemerintah (PP) nomor 24 tahun 2015 tentang Penghimpunan Dana Perkebunan telah melenceng dari roh UU nomor 39 tahun 2014 tentang perkebunan yang disusun oleh Komisi IV DPR RI

Read more...

Viva Yoga: Perpres 16/2015 Jauh dari Nawacita dan Trisakti

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 61/2015 tentang Penghimpunan dan Penggunaan Dana Perkebunan Kelapa Sawit atau Crude Palm Oil (minyak sawit mentah/CPO) supporting fund dinilai sangat jauh dari Nawacita dan Trisakti yang menjadi jargon Presiden Joko Widodo. Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengatakan, Perpres itu justru merugikan petani sawit kelas menegah dan mandiri, sebab para petani mendapat beban berlipat

Read more...

Gugatan Rp 7,9 T Kandas, Pemerintah Harus Teliti Ajukan Bukti Kasus Kebakaran Hutan

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) diminta lebih teliti mengajukan gugatan terkait kasus kebakaran hutan. Jangan sampai gugatan yang diajukan kandas seperti dalam perkara gugatan Rp 7,9 triliun terhadap PT Bumi Mekar Hijau

Read more...

Page 9 of 14First   Previous   4  5  6  7  8  [9]  10  11  12  13  Next   Last   
Kategori
Komisi (140)
Politik (205)