Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Entries for 'kelautan'

Tidak Ada Yang Jadikan Nelayan Sebagai Komoditas Politik

Wakil Ketua Komisi IV  DPR RI Viva Yoga Mauladi menyatakan, tidak ada yang menjadikan nelayan sebagai komoditas politik. Hal tersebut disampaikannya menanggapi pernyataan Ketua Umum Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI)

Read more...

Nelayan Jatim dapat Bantuan Kapal Perikanan dari Kementerian KKP

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan bantuan 146 unit kapal perikanan dan 772 unit alat penangkap ikan (API) kepada nelayan di Jawa Timur. Bantuan ini diberikan dengan harapan dapat meningkatkan kualitas hasil tangkapan nelayan

Read more...

 DPR: Banyak Lahan Garam Potensial Tapi Tidak Dioptimalkan

Pemerintah Indonesia perlu memperluas lahan garam sehingga pemenuhan kebutuhan komoditas itu secara nasional tidak perlu lagi bergantung pada produk impor

Read more...

Mendorong Implementasi Rencana Aksi Nasional Konservasi Penyu

Pada 2017 ini, Turtle Conservation and Education Center (TCEC) Serangan, Denpasar, Bali melakukan relokasi 93 sarang dengan jumlah telur 9306 butir. Sarang peneluran penyu ini berasal dari sejumlah kabupaten seperti Badung, Kota Denpasar, Gianyar, dan Klungkung

Read more...

Pemerintah Diminta Mereformasi Tata Niaga Garam

Anggota Komisi V DPR RI Miryam S Haryani dalam kunjungannya ke pelabuhan terkejut dengan adanya garam impor dari Australia masuk di Pelabuhan Cirebon, Jawa Barat. Anggota Komisi V DPR RI yang berasal dari Daerah Pilihan (Dapil) Cirebon dan Indramayu itu, Rabu, mengaku terkejut karena Pelabuhan Cirebon menerima garam impor untuk industri, disaat petani garam di Cirebon karena hasil garamnya tidak laku dijual

Read more...

Kenapa KKP Tidak Transparan untuk Data Stok Ikan Nasional?

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) diminta untuk transparan mengungkap data stok ikan nasional dalam saat ini. Hal itu, untuk mengukur sejauh mana kelaikan Pemerintah Indonesia dalam penerapan kebijakan impor ikan yang sudah diberlakukan sejak pekan lalu. Permintaan tersebut diungkapkan Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Nelayan Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Marthin Hadiwinata menyikapi pro dan kontra kebijakan impor ikan

Read more...

Politikus PAN Minta Bareskrim Razia Pasar Besar-besaran

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mendesak Tim Pangan Bareskrim Mabes Polri melakukan razia kebutuhan pokok di seluruh Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini harga daging sapi masih meroket Rp 120 ribu per kilogram. Menurut Viva, Undang-undang (UU) No 18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 43 menyebutkan, jika ada orang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan penimbunan barang pangan, maka itu merupakan tindak pidana dengan sanksi 7 tahun dan denda Rp 100 miliar

Read more...

Anggota DPR: Kebijakan Kelautan Perikanan Harus Komprehensif

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengemukakan, kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus komprehensif sehingga tidak menimbulkan gejolak

Read more...

KPK Pastikan Kewenangan Reklamasi Pantai Utara Milik Pemerintah Pusat

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhamad Syarif mengatakan, berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, disebutkan bahwa kewenangan terkait reklamasi di area pesisir utara Jakarta itu milik pemerintah pusat. Menurutr Syarif, KPK sudah mempelajari serta membandingkan seluruh peraturan yang dibuat pemerintah pusat terkait dengan proyek reklamasi

Read more...

Didatangi Komisi IV, Nelayan Desa Lontar Keluhkan Kapal Penyedot Pasir

Penyedotan pasir untuk menguruk pulau buatan di Teluk Jakarta ternyata bukan hanya dilakukan di Pulau Tunda. Pengambilan pasir dengan kapal besar itu dilakukan di Perairan Lontar, Tirtayasa, Serang, Banten. Warga sekitar yang mayoritas berprofesi sebagai nelayan itu selama ini merasa dirugikan dengan adanya penambangan pasar itu. Sebab penyedotan dilakukan di zona tambak nelayan tradisional

Read more...

Page 1 of 2First   Previous   [1]  2  Next   Last   
Kategori
Komisi (140)
Politik (205)