kamagra kopen kamagra online kamagra 100 viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100mg cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online
viagra tablets australia levitra online australia viagra générique viagra pour femme cialis générique cialis en ligne levitra générique levitra prix kamagra 100 kamagra 100mg kamagra kopen kamagra online cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online cialis daily australia levitra australia
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Pemerintah Gagal Berswasembada Daging

Pemerintah Gagal Berswasembada Daging

sinarharapan.co, JAKARTA – Rencana pemerintah membuka keran impor sapi pada triwulan IV/2015 sekitar 200.000-300.000 ekor dinilai sebagai bukti kegagalan pemerintah dalam mengendalikan pasar dan berswasembada daging.

Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN), Viva Yoga Mauladi, kepada SH Kamis (20/8), mengatakan dengan rencana impor sapi, pemerintah tidak mampu membangun peternakan nasional untuk swasembada daging sapi. Padahal, sekitar 75 persen peternakan di Indonesia merupakan peternakan tradisional yang dimiliki oleh rakyat, yang melihat sapi sebagai tabungan, jika memang butuh uang, baru sapi tersebut dijual.

"Sistem sensus kehewanan katanya saat ini jumlah sapi di Indonesia ada sekitar 12 juta ekor, namun sebagian besar itu milik rakyat," ujarnya.

Menurutnya, pemerintah tidak berupaya mendekatkan sentra produksi dengan sentra konsumsi. Selama ini, sentra konsumsi tersebut mengambil sapi dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, NTT, dan NTB. Kebutuhan daging sapi nasional sekitar 60 persen ada di Jabodetabek.

"Pertanyaannya, kenapa sampai sekarang pemerintah tidak membangun sentra produksi di sentra konsumsi seperti di Banten dan Jawa Barat," katanya.

Pemerintah seharusnya memiliki Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang khusus mengurus peternakan sapi dan dibangun di sentra-sentra konsumsi. "Jika sentra produksi dekat dengan sentra konsumsi, dapat mengurangi biaya transportasi," ujarnya.

Menanggapi keputusan pemerintah soal Bulog yang diberikan kewenangan untuk impor sapi, Viva mengatakan, pemerintah harus memperhatikan profesionalitas. Apakah Bulog punya kandang peternakan atau tidak. "Kalau tidak punya, harus kerjasama dengan swasta. Artinya, impor ini harus transparan dan jangan kemudian hari malah menjadi permainan baru," ucapnya.

Ia pun mengingatkan kepada pemerintah, sebelum mengeluarkan kebijakan impor, sebaiknya ditinjau dulu secara cermat data yang ada di BPS, Kementerian Pertanian dan Kementerian Perdagangan, apakah sudah sama. "Karena impor itu berkaitan dengan data, jangan sampai impor itu tidak tepat, misalnya meski ada impor tapi harga tetap tinggi," ujarnya.

Jika Menteri Pertanian menyatakan stok sapi sebesar 198.000 ekor cukup untuk empat bulan maka seharusnya tidak perlu ada impor. Pada triwulan II/2015 pemerintah mengimpor sapi bakalan sebanyak 250.000 ekor. Kemudian pada triwulan III, pemerintah menguranginya dan hanya memberikan izin impor 50.000 ekor sapi bakalan, dengan alasan untuk menjaga harga sapi peternak lokal dan untuk membangun swasembada daging sapi.

Akibat pengurangan kuota impor tersebut, kemudian harga daging sapi melambung tinggi, bahkan menyentuh level Rp 140.000 per kg, sementara harga normal sekitar Rp 90.000 per kg. Merespons tingginya harga daging sapi, lalu pemerintah menambah kuota impor sapi untuk triwulan III sebanyak 50.000 dan dilaksanakan Bulog. Selanjutnya, pada triwulan IV/2015 pemerintah berencana mengimpor sapi kurang lebih sekitar 200.000-300.000 ekor dengan alasan untuk menjaga stabilitas harga.

Belum Siap

Pengamat pertanian dari Institut Pertanian Bogor (IPB), Dwi Andreas Santosa menyampaikan, rencana impor sapi yang akan dilakukan pemerintah untuk triwulan IV merupakan bukti pemerintah saat ini belum siap dalam pengelolaan pangan khususnya daging sapi.

"Kan lucu. Belum lama ini, pemerintah mengurangi kuota impor untuk triwulan III tapi tiba-tiba di triwulan IV dikembalikan lagi, malah lebih besar," katanya.

Menurutnya, ini juga bukti data yang dimiliki pemerintah 'amburadul'. Itu karena kebijakan yang diambil sebelumnya tidak sesuai kondisi nyata di lapangan sehingga akhirnya kebijakan tersebut kembali diubah. Menanggapi impor sapi sebanyak 50.000 ekor yang akan dilakukan Bulog, Andreas mempertanyakan, bagaimana kesiapan infrastruktur Bulog untuk menampung 50.000 ekor sapi tersebut.

Untuk menugaskan Bulog, impor 50.000 ekor sapi pasti akan sangat sulit. Apalagi, jika nanti pemerintah menugaskan Bulog impor 300.000 ekor. "Apakah punya infrastrukturnya untuk fasilitas penggemukan," ujarnya.

Direktur Eksekutif Institute Development of Economics and Finance (Indef), Enny Sri Hartati mengatakan, jika rencana impor 200.000-300.000 ekor sapi dilaksanakan. Artinya, pemerintah telah kalah dari mafia daging yang saat ini bermain.

Menurutnya, tingginya harga daging sapi beberapa waktu lalu karena adanya permainan para pemain daging sapi untuk menekan pemerintah agar kembali membuka kran impor sapi dalam jumlah besar. "Jika impor 200.000-300.000 ekor itu dilaksanakan, tujuan para pemain daging sapi itu tercapai," katanya.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menegaskan, ketersediaan sapi masih cukup untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri hingga akhir 2015. Oleh karena itu, Indonesia saat ini belum perlu melakukan impor sapi bakalan.

Berdasarkan hasil pengecekan di lapangan, Amran mengatkan, stok sapi yang ada di perusahaan penggemukan sapi per Agustus ini masih cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga empat bulan mendatang. Ia mencontohkan, stok sapi di sebuah perusahaan penggemukan sapi di Banten mencapai 21.000 ekor. Dari jumlah itu, 4.000 ekor sapi siap potong.

Selain itu, ia mengecek ke lokasi lain di Cianjur, Jawa Barat. Sebuah perusahaan penggemukan sapi di daerah itu memiliki sekitar 40.000 sapi. "Jadi, untuk tahun ini cukup," ucap Amran menegaskan.

Sebelumnya, Menteri Perdagangan Thomas Trikasih Lembong menyampaikan rencananya melakukan impor sapi bakalan sekitar 200.000-300.000 ekor. Ia mengatakan, rencana melakukan impor sapi bakalan bertujuan mengendalikan harga.

"Kami siap mengguyur pasar dengan mengimpor 200.000-300.000 ekor sapi. Ini supaya para penimbun daging sapi berpikir dua kali," kata Thomas.

Sumber: Sinar Harapan

Tag:

Related Images

  • Pemerintah Gagal Berswasembada Daging

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (156)
Politik (213)
There are gold and diamonds that have to caiso replica watches be earned, and it is rolex replica uk still very interesting to say that the replica watch table that embodies the taste of men has rolex replica watches either gold or diamonds.