kamagra kopen kamagra online kamagra 100 viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100mg cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online
viagra tablets australia levitra online australia viagra générique viagra pour femme cialis générique cialis en ligne levitra générique levitra prix kamagra 100 kamagra 100mg kamagra kopen kamagra online cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online cialis daily australia levitra australia
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Politikus PAN: Pemerintah Aktor Penghambat Penyerapan Anggaran

Politikus PAN: Pemerintah Aktor Penghambat Penyerapan Anggaran

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo beberapa kali mengarahkan para pejabat daerah untuk menggenjot upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan mempercepat penyerapan anggaran.

Kebijakan tersebut telah menjadi satu-satunya andalan yang kerap didengungkan pemerintah untuk memperbaiki ekonomi nasional yang belum juga bergerak mendekati target pertumbuhan 5,7 persen sampai akhir tahun.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi, malah menuding pemerintah pusat justru menjadi aktor yang menghambat penyerapan anggaran selama ini.

Viva mecontohkan bagaimana pada 18 Agustus 2015, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran No 900/4627/SJ, yang intinya berisi penjelasan teknis Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga mengatur tatacara penerima hibah dan bansos.

"Dampak negatif surat edaran itu, pemerintah daerah atau SKPD tidak berani menyalurkan hibah dan bansos karena takut masuk penjara. Daripada salah lebih baik diam. Hal ini menyebabkan serapan anggaran di kementerian dan lembaga semakin rendah," ujar Viva kepada Tribunnews.com di Jakarta, Rabu (26/8/2015).

Politikus PAN itu menambahkan, karena kurangnya penyerapan anggaran, masyarakat miskin akan bertambah puluhan juta jumlahnya. Karena APBN dan APBD tidak berani dicairkan pemda untuk program sosial.

"Dampak ekonomi, sosial, dan politiknya sangat tinggi jika bansos tidak bisa dicairkan ke masyarakat. Presiden Joko Widodo akan mengalami delegitimasi kepemimpinannya karena dianggap tidak prorakyat," jelas dia.

Menurut Viva kebijakan Mendagri ini merupakan fakta lemahnya koordinasi direktorat teknis antarlembaga negara. Apalagi pemerintah merencanakan akan mengeluarkan PP Administrasi Pemerintah yang bertujuan mensinkronkan kebijakan teknis dan diskresi kebijakan agar tidak terjadi kriminalisasi.

Ia mengusulkan seluruh kebijakan atau peraturan di bawah undang-undang, di antaranya PP, Perpres, Permen, yang berkaitan dengan anggaran, pemda, hibah dan bansos harus disinkronisasikan lebih dulu agar kebijakan yang akan dibuat pemerintah tidak menjadi contradictio in terminis, atau semakin menambah kontradiksi peraturan di dalam.

Tag:

Related Images

  • Politikus PAN: Pemerintah Aktor Penghambat Penyerapan Anggaran

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (156)
Politik (213)
There are gold and diamonds that have to caiso replica watches be earned, and it is rolex replica uk still very interesting to say that the replica watch table that embodies the taste of men has rolex replica watches either gold or diamonds.