Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

PAN: Kebijakan Bansos Pemerintah Rugikan Rakyat

PAN: Kebijakan Bansos Pemerintah Rugikan Rakyat

INILAHCOM, Jakarta - Partai Amanat Nasional (PAN) mengkritik keputusan pemerintah pusat soal aturan baru terkait pemberian dana hibah dan batuan sosial (bansos) oleh pemerintah daerah.

Ketua DPP PAN Viva Yoga Mauladi menilai aturan baru pemerintah pusat tersebut akan berdampak negatif sebab nantinya pemerintah daerah akan mengevaluasi pemberian dana hibah dan bansos tersebut.

"Pemerintah daerah atau SKPD tidak berani menyalurkan hibah dan bansos karena takut masuk penjara. Daripada salah lebih baik diam. Hal ini menyebabkan serapan anggaran di Kementerian dan Lembaga semakin rendah," ujar Viva dalam keterangan persnya yang diterima INILAHCOM, Rabu (26/8/2015).

Menurutnya, dengan sikap pemerintah daerah yang akan selektif dalam memberikan dana bansos dikhawatirkan akan berdampak kepada masyarakat.

"Masyarakat miskin akan bertambah banyak puluhan juta jumlahnya karena dana APBN dan APBD tidak berani dicairkan pemda untuk program sosial," katanya.

Wakil Ketua IV DPR ini mengatakan kebijakan itu tentu akan berdampak kepada semua mitra kerjanya yakni Kemeterian Pertaninan, Kementerian Lingkungan Hidup (KLH), Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Sebab semua kementerian tersebut banyak memiliki program pemberdayaan masyarakat.

Viva mencontohkan, salah satu kelompak masyarakat yang akan merasakan dampak kebijakan ini adalah kelompak petani (poktan), kelompok pembudidaya ikan (Pokdakan), kelompok pengolahan dan pemasaran ikan (Poklasar), kelompok usaha bersama (KUB), masyarakat sekitar hutan dan Kelompok Tani Hutan.

"Semua kelompok itu tidak berbadan hukum. Dampak ekonomi, sosial, dan politiknya sangat tinggi jika bansos tidak bisa dicairkan ke masyarakat. Presiden Jokowi akan mengalami delegitimasi kepemimpinannya karena dianggap tidak pro rakyat.," katanya.

Viva mengatakan kebijakan ini adalah fakta lemahnya koordinasi direktorat teknis antar lembaga negara. Apalagi pemerintah merencanakan akan mengeluarkan PP Administrasi Pemerintah yang bertujuan untuk mensinkronkan kebijakan teknis dan diskresi kebijakan agar tidak terjadi kriminalisasi.

"Maka sebaiknya seluruh kebijakan atau peraturan di bawah Undang-undang, di antaranya PP, Perpres, Permen, yang berkaitan dengan anggaran, pemda, hibah dan bansos harus disinkronisasikan dan diintegrasikan terlebih dulu agar kebijakan yang akan dibuat oleh pemerintah tidak menjadi contradictio in terminis, atau semakin menambah kontradiksi peraturan," katanya.

Sebelumnya, pada 18 agustus 2015, Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Surat Edaran (SE) bernomor900/4627/SJ, yang intinya berisi penjelasan teknis Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, juga mengatur tatacara penerima hibah dan bansos.

Pasal 298 ayat (5) Undang-Undang No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah berbunyi:
"belanja hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan kepada :
a. Pemerintah Pusat;
b. Pemerintah Daerah lain;
c. badan usaha milik Negara atau BUMD; dan/atau
d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatanyang berbadan hukum Indonesia"

Adapun ayat (4) yang dijadikan acuan dalam ayat (5) berisi ketentuan yang mengatur bahwa "belanja hibah dan bantuan sosial dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuanperaturan perundang-undangan". [fad]

Tag:

Related Images

  • PAN: Kebijakan Bansos Pemerintah Rugikan Rakyat

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (156)
Politik (213)
There are gold and diamonds that have to caiso replica watches be earned, and it is rolex replica uk still very interesting to say that the replica watch table that embodies the taste of men has rolex replica watches either gold or diamonds.