Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

PAN Ingatkan Rakyat Jangan Jadi Tumbal Perebutan Kekuasaan di Daerah

PAN Ingatkan Rakyat Jangan Jadi Tumbal Perebutan Kekuasaan di Daerah

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP Partai Amanat Nasional (PAN) mengingatkan Pilkada sebagai sarana penjelmaan kedaulatan rakyat.

Rakyatlah pemegang kekuasaan negara.

"Karena itu, rakyat tidak boleh dikorbankan sebagai tumbal perebutan kekuasaan dalam Pilkada," kata Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) DPP PAN, Viva Yoga Mauladi, kepada Tribun, Jumat (11/12/2015).

Makanya, Viva mengingatkan agar konflik sosial harus dicegah dan dihindari di 254 daerah.

Pilkada menurutnya, harus dapat menjadi contoh atau role model seleksi kepemimpinan melalui Pilkada bagi negara-negara yang secara geografis, sosio-kultural, dan sistem pemerintahan yang sama dengan Indonesia.

Untuk itu sejak dini PAN meminta Pemerintah dan Pihak aparat keamanan, Polri-TNI melakukan antisipasi serius menjelang pengumuman resmi hasil perolehan suara Pilkada di 254 daerah.

Hal ini menurut Viva Yoga, agar tidak terjadi konflik sosial antar pendukung pasangan calon, khususnya pihak yang kalah.

"Benih-benih konflik harus dideteksi sejak dini oleh aparat keamanan. Jika tidak maka dikhawatirkan mengarah ke kerusuhan sosial," katanya.

Karena kata dia, potensi kerusuhan sosial akan muncul jika penyelenggara Pilkada melanggar aturan, tidak jujur, serta berpihak pada pasangan calon.

"Jika hasil perolehan suara yang diumumkan KPU daerah dianggap hasil dari kecurangan dan atau manipulasi, maka kemungkinan terjadi kerusuhan sosial akan semakin tinggi," kata dia.

Begitu juga ketika pihak pasangan calon yang kalah tidak bisa mengajukan permohonan pembatalan atau gugatan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU daerah ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Karena dibatasi pasal 158 Undang-undang Nomer 8 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur/ Wagub, Bupati/ Wabup, Walikota/ Wawali.

Dalam ayat (2) UU tersebut dijelaskan jika penduduk di kabupaten/ kota sampai 250.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2 persen dari paslon yang menang berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU daerah.

Jika penduduk di kabupaten/ kota sampai 250.000 sampai 500.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1,5 persen dari paslon yang menang berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU daerah.

Serta, jika penduduk di kabupaten/ kota sampai 500.000 sampai 1.000.000 jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1 persen dari paslon yang menang berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara KPU daerah.

Terakhir, jika penduduk di kabupaten/ kota lebih dari 1 juta jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 0,5 persen dari Paslon yang menang berdasarkan penetapan hasil penghitungan perolehan suara KPU daerah.

"Karena itu partai politik, para paslon, KPU daerah, Panwaslu, pemerintah, dan POLRI-TNI dan seluruh kelompok masyarakat harus bersatu-padu menjaga martabat Pilkada ini jangan dikotori oleh nafsu kekuasaan jahat yang menghalalkan segala cara dengan menabrak UU dan peraturan," katanya.

Tag: PAN, politik

Related Images

  • PAN Ingatkan Rakyat Jangan Jadi Tumbal Perebutan Kekuasaan di Daerah

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (156)
Politik (213)
There are gold and diamonds that have to caiso replica watches be earned, and it is rolex replica uk still very interesting to say that the replica watch table that embodies the taste of men has rolex replica watches either gold or diamonds.