Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

KPK Pastikan Kewenangan Reklamasi Pantai Utara Milik Pemerintah Pusat

KPK Pastikan Kewenangan Reklamasi Pantai Utara Milik Pemerintah Pusat

Radarpolitik.com, Jakarta – Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhamad Syarif mengatakan, berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, disebutkan bahwa kewenangan terkait reklamasi di area pesisir utara Jakarta itu milik pemerintah pusat.

Menurutr Syarif, KPK sudah mempelajari serta membandingkan seluruh peraturan yang dibuat pemerintah pusat terkait dengan proyek reklamasi. “Dalam undang-undang yang berlaku sekarang, kalau melewati satu wilayah provinsi harus dikelola secara nasional dan pemimpinnya kementerian,” ujar Syarif di Gedung KPK, Jakarta, Senin (25/4), seperti dikutip Halloapakabar.com.

Aturan itu mulai dari Keputusan Presiden Nomor 52 Tahun 1995 tentang Reklamasi Pantai Utara Jakarta, hingga Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Selain itu juga Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2008 tentang Penataan Ruang Kawasan Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Bekasi, Puncak, Cianjur, serta Peraturan Presiden Nomor 122 Tahun 2012 tentang Reklamasi di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Berdasarkan penjabaran di dalam peraturan-peraturan itu, Kata Syarif, dapat dipahami bahwa kewenangan reklamasi bukan hanya milik Pemprov DKI Jakarta. “Pemerintah DKI harusnya juga memperhatikan itu dengan baik. Jangan sampai salah dari apa yang menjadi pegangan,” tutur Syarif.

Ia mengatakan, KPK juga mendukung moratorium usai dilakukan pertemuan antara Kementerian Koordinator Kemaritiman, Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK), dan Pemprov DKI Jakarta beberapa waktu lalu.

Sehingga ke depannya, ada perbaikan regulasi yang lebih memperhatikan kepentingan lingkungan, sosial, dan ekonomi terkait proyek reklamasi teluk Jakarta saat yang saat ini diberhentikan sementara.

Penghentian sementara reklamasi oleh pemerintah pusat nyatanya belum membuat kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta benar-benar berhenti. Seperti diketahui aktivitas reklamasi masih terjadi di Pulau G yang dikembangkan oleh PT Muara Wisesa Samudera, anak perusahaan Agung Podomoro Land (APLN) sehari setelah moratorium penghentian reklamasi disepakati.

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi mengatakan, hingga saat ini dikabarkan bahwa aktivitas tersebut masih berlangsung dalam waktu 24 jam sehari. “Pemerintah harus tegas dan mengeluarkan keputusan resmi untuk menghentikan proses reklamasi karena setelah pengumuman itu terbukti masih ada kegiatan reklamasi,” tutur Viva.

Oleh karena itu, Komisi IV DPR RI akan terus melihat pergerakan yang dilakukan pemerintah pusat bersama dengan joint committee dalam membuat kajian menyeluruh terkait reklamasi Teluk Jakarta. “Joint committee yang dibentuk harus mengembangkan proses partisipatif yang melibatkan masyarakat pesisir untuk public hearing dalam rangka merumuskan kebijakan masa depan reklamasi,” ujarnya.

Sementara itu, Pakar Hukum Lingkungan, Asep Warlan Yusuf, menyatakan jika keputusan resmi dari presiden bisa menjadi salah satu cara mempertegas penghentian sementara reklamasi Teluk Jakarta.
“Saya rasa sebuah Keppres bisa jadi sesuatu yang menghentikan kegiatan reklamasi yang saat ini masih dilakukan di Teluk Jakarta,” jelasnya.

Polemik mengenai reklamasi di Teluk Jakarta mengemuka saat KPK menangkap tangan Ketua Komisi D DPRD DKI Mohamad Sanusi, di sebuah pusat perbelanjaan di Jakarta. Sanusi ditangkap seusai menerima uang pemberian dari Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Ariesman Widjaja.

Ia diduga menerima suap secara bertahap yang jumlahnya mencapai Rp 2 miliar. Suap tersebut diduga terkait pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil Provinsi DKI Jakarta 2015-2035 dan Raperda tentang Rencana Kawasan Tata Ruang Kawasan Strategis Pantai Jakarta Utara.

Pada kasus suap Raperda reklamasi ini, KPK telah menetapkan tiga orang sebagai tersangka. Selain Sanusi dan Ariesman, KPK juga menetapkan Personal Assistant PT APL Trinanda Prihantoro sebagai tersangka. (roy/rdp)

Sumber: radarpolitik.com

Related Images

  • KPK Pastikan Kewenangan Reklamasi Pantai Utara Milik Pemerintah Pusat

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (156)
Politik (213)
There are gold and diamonds that have to caiso replica watches be earned, and it is rolex replica uk still very interesting to say that the replica watch table that embodies the taste of men has rolex replica watches either gold or diamonds.