Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Negeri Kelautan Tapi Impor Ikan?

Negeri Kelautan Tapi Impor Ikan?

JAKARTA. Indonesia terkenal dengan negeri kelautan yang kaya akan hasil laut. Namun, pemerintah ternyata melakukan impor ikan untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri. Lantas, bagaimana kebijakan impor ikan ini bisa terjadi?

Untuk membahas ini, Populi Center bekerja sama dengan Smart FM Network melakukan diskusi bertemakan Negara Kelautan tapi Impor Ikan? pada Sabtu, 20 Juni 2016 di Gado-Gado Boplo Menteng Jakarta. Dalam diskusi ini hadir Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi, Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria, dan Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Nelayan Marthin Hadiwinata.

Ketua Bidang Hukum dan Pembelaan Nelayan Marthin Hadiwinata mengatakan Indonesia mengalami pelimpahan ikan dan produksi perikanan cenderung meningkat dari tahun 2009 hingga 2014. Data yang ia miliki menyebutkan rata-rata kenaikan tiap tahun mencapai 3,75 persen dari 4,8 juta ton di 2009 menjadi 5,8 juta ton di 2014. Selain itu, juga terdapat peningkatan ekspor dari 2009 hingga 2014 dengan rata-rata 9,6 persen.

Data tersebut menunjukkan adanya kenaikan produksi ikan. Impor yang dilakukan pemerintah digunakan untuk bahan baku pengolahan. "Untuk kebutuhan industri perikanan Indonesia," ujar Marthin. Kegiatan pengolahannya pun dengan catatan dapat meningkatkan nilai tambah signifikan untuk defisa negara.

Impor merupakan ironi bagi bangsa Indonesia yang terkenal dengan bahari.Menurutnya, dalam UU Perikanan Indonesia, ketika kebutuhan domestik tidak terpenuhi maka kegiatan ekspor pun harus dibatasi. Secara ekonomi, seharusnya dengan mengekspor maka kebutuhan dalam negeri sudah terpenuhi.

Bukan hanya persoalan impor ikan, namun pelaku utama perikanan juga harus menjadi perhatian negara. Nelayan harus diberikan kebijakan yang bisa melindungi mereka berupa insentif agar hasil tangkap nelayan bisa diserap oleh industri perikanan. Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menjelaskan, yang terjadi dalam kasus ikan adalah simpang siur data. Berdasarkan data Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), komoditas tertinggi yang diimpor di 2016 ini di antaranya adalah tuna sekitar 18.000 ton dan salmon 2.000 ton.

Menurut Viva, data dari DPR untuk rata-rata konsumsi ikan per kapita per tahun adalah 38 kilogram. Dengan jumlah penduduk sekitar 254 juta orang, masih banyak sekali pengelolaan perikanan yang apabila dikelola dengan baik akan meningkatkan kesejahteraan para nelayan. Baru saat ini pemerintah membuka data impor kepada publik meskipun impor telah dilakukan sejak dulu. "Impor yang dilakukan pemerintah ditujukan sebagian besar untuk pengolahan baik restoran, hotel ataupun katering," terang Viva.

Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) Institut Pertanian Bogor (IPB) Arif Satria menambahkan, impor yang dilakukan pemerintah saat ini adalah impor sebagai solusi jangka pendek yaitu untuk kebutuhan bahan baku produk industri dan pengalengan. Permasalahan yang terjadi sekarang ini adalah sistem logistik. Produksi ikan terjadi di wilayah timur, sedangkan pengolahannya terjadi di wilayah barat.

Bagaimana membentuk sejenis bulog perikanan sehingga tidak boleh ada over supply di pasar ketika produksi ikan berlimpah. Sementara itu, ketika terjadi kekurangan ikan bisa disesuaikan dengan harga pasar. "Harus ada percepatan sistem logistik ikan," tandasnya.

Sumber: populicenter

Related Images

  • Negeri Kelautan Tapi Impor Ikan?

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (137)
Politik (204)