kamagra kopen kamagra online kamagra 100 viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100mg cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online
viagra tablets australia levitra online australia viagra générique viagra pour femme cialis générique cialis en ligne levitra générique levitra prix kamagra 100 kamagra 100mg kamagra kopen kamagra online cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online cialis daily australia levitra australia
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Redistribusi Lahan Harus Untungkan Rakyat

Redistribusi Lahan Harus Untungkan Rakyat

beritasatu.com, Jakarta - Kalangan anggota DPR mendukung reformasi agraria yang digulirkan pemerintah melalui pemberian konsesi hutan kepada rakyat sebagai upaya mengatasi kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan. Apalagi, program tersebut sejalan dan diamanatkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi dan air serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat.

Parlemen mengingatkan, redistribusi lahan itu harus bisa memberikan keuntungan yang besar kepada rakyat. Penggunaan lahan hutan juga diberi payung hukum yang jelas agar masyarakat benar-benar terlindungi, sehingga tidak tersandung kasus hukum di kemudian hari.

Wakil Ketua Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Demokrat Herman Khaeron mengingatkan bahwa pemanfaatan lahan hutan dalam program perhutanan sosial harus menguntungkan masyarakat, bukan sebaliknya.

"Program ini merupakan amanat UU dalam kerangka reforma agraria yang sudah lama ada. Selama beberapa tahun terakhir, perwujudannya sulit dilaksanakan. Program ini juga merupakan bagian dari amanat UU No 19 tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani," katanya di Jakarta, Kamis (12/1).

Dia mengemukakan, ada beberapa hal yang harus dipastikan pemerintah. Pertama, luas tanah dan statusnya harus benar-benar bebas dari sengketa hukum (clear and clean/C&C), sehingga tidak menimbulkan masalah pada masa mendatang. “Secara teknis juga harus bisa dijelaskan, apakah lahan untuk kebun. Lalu, untuk hortikultura atau sawah. Ada kriteria teknis dan harus jelas,” katanya.

Kedua, menurut Herman, harus ada asas keadilan. Bila satu anggota masyarakat mendapatkannya, yang lain pun mendapatkan hak yang sama. “Sesuai UU, begitu lahan diberikan, tidak boleh diperjualbelikan. Sesuai aturan, lahan yang dibagikan harus menjadi faktor produksi. Selama berproduksi, penerima bisa mewariskannya secara turun-temurun,” papar dia.

Wakil Ketua Komisi IV dari Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi mendukung program tersebut. “Tetapi, pemerintah harus membentuk tim khusus yang menangani koordinasi antarinstansi pemerintahan agar program ini benar-benar berhasil. Sebab, ini menyangkut banyak kementerian/lembaga (K/L),” katanya.

Pemerintah, ujarnya, juga harus mencegah terjadinya moral hazard dalam program tersebut. “Misalnya, tanah pemberian negara tidak diolah, tetapi justru diperjualbelikan. Harus dipastikan pula bahwa lahan yang hendak dibagikan atau dikelola masyarakat sudah mengacu rencana tata ruang dan wilayah (RTRW) yang disusun masing-masing pemda,” ujar Viva.

Dikatakan, harus dipastikan pula status lahannya sudah C&C dan sesuai aturan tentang kehutanan dan konservasi sumber daya alam, serta sejalan dengan UU tentang Lingkungan Hidup. Intinya, kata dia, harus dilihat status yuridis, ekologis, dan ekosistemnya serta status koordinasi dengan pemda.

Selain itu, menurut Viva, pemerintah harus memastikan masyarakat petani dan pengolah lahan benar-benar bisa mengolah atau mengelola lahannnya. “Di sinilah pentingnya pemerintah membentuk tim gabungan untuk mengoordinasikannya,” tandas dia.

Jangan Setengah-setengah
Anggota Komisi IV DPR dari Fraksi Partai Golkar Firman Subagyo mengungkapkan, jika konsisten ingin mengalokasikan lahan demi menguatkan sektor pangan sekaligus menaikkan kesejahteraan petani, pemerintah jangan melangkah setengah-setengah.

“Tidak cukup sekadar membagikan lahan pertanian dan perkebunan, tetapi harus memikirkan sistem produksi dan distribusi hasil pangannya,” kata Firman.

Firman mengemukakan, pemerintah bisa belajar dari pengalaman program transmigrasi yang dilakukan sejak lama. “Kerap terjadi kasus masyarakat diberi lahan, tapi belum tentu punya modal untuk mengolahnya. Maka, harus jelas dulu. Kalau orientasi pertanian, jenis pertaniannya apa? Kalau untuk tanaman pangan, apakah sudah disiapkan irigasi teknisnya? Kalau untuk perkebunan, wilayahnya cocok atau tidak?” katanya.

Anggota Komisi II DPR Henry Yosodiningrat mengatakan, program redistribusi lahan itu patut didukung sebagai salah satu upaya mengatasi kesenjangan, pengangguran, dan kemiskinan. Menurut dia, program itu bagian dari langkah merealisasikan amanat UUD 1945.

“DPR mendukung program redistribusi lahan. Kebijakan reformasi agraria harus benar-benar menggambarkan Pasal 33 Ayat 3 UUD 1945 bahwa bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat,” katanya.

Dia mengingatkan para menteri agar bekerja cepat dalam menjalankan instruksi Presiden Jokowi terkait program ini. Para menteri dan lembaga terkait harus bisa menjabarkan program redistribusi lahan itu dengan cepat dan baik, sehingga rakyat bisa segera merasakan manfaatnya.

Related Images

  • Redistribusi Lahan Harus Untungkan Rakyat

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (156)
Politik (213)
There are gold and diamonds that have to caiso replica watches be earned, and it is rolex replica uk still very interesting to say that the replica watch table that embodies the taste of men has rolex replica watches either gold or diamonds.