Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Jangan Ada Perpres soal Reklamasi!

Jangan Ada Perpres soal Reklamasi!

INDOPOS.CO.ID - Pasca dilantik menjadi gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan menyatakan tekadnya untuk tetap membatalkan proyek reklamasi Teluk Jakarta, meski Pemerintah Pusat yang diwakili Menko Maritim Luhut Binsar Panjaitan telah mencabut moratorium proyek tersebut. Untuk mengambil alih dan meneruskan proyek tersebut, Pemerintah Pusat disebut-sebut berencana bakal mengeluarkan Peraturan Presiden (Perpres).

Namun wacana yang muncul di masyarakat ini menuai kritikan dari DPR RI. Menurut Wakil Ketua KOmisi VII DPR RI Herman Khaeron, Perpres tersebut tidak diperlukan. “Saya pikir tidak perlulah ada itu (perpres),” tegas Herman kepada INDOPOS, Kamis (19/10).

Herman pun mengaku heran dengan langkah Pemerintah Pusat yang mencabut moratorium proyek reklamasi teluk Jakarta."Keberlanjutan reklamasi harusnya dievaluasi dulu. Ini bukan soal setuju atau tidak setuju, tapi, pertama harus ditempatkan kepada nilai manfaat, manfaatnya untuk siapa? ,” kata Herman.

Yang kedua, tambahnya, menempatkan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. “Kan supaya tertib. Supaya semuanya dapat dilakukan dengan baik. Dilandaskan pada peraturan. Kan UUnya juga ada," kata Herman yang juga mantan Wakil Ketua Komisi IV DPR .

Politisi Demokrat ini menjelaskan, UU yang dimaksud adalah UU nomor 27 tahun 2007 junto UU nomor 1 tahun 2014. “Dimana di dalam pengelolaannya dijelaskan bahwa wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil, kan harus dibentuk dulu raperda, harus dibentuk dulu zona c atas pemanfaatan kawasan laut," jelasnya.

Selain itu, lanjut dia, sudah ditentukan bahwa kawasan teluk Jakarta itu adalah kawasan strategis nasional.

"Jabodetabek yang itu juga terkait dengan 3 provinsi, terkait dengan 13 hulu sungai, sedimentasinya tinggi, pencemarannya pun cukup tinggi," ungkapnya.

 Reklamasi itu juga, kata dia, harus memikirkan nasib penduduk yang ada disekitarnya.

"Daerah yang bersangkutan juga sebagai hajat hidup orang banyak, disitu ada pembudi daya, ada nelayan, penduduk di sekitar. Kalau dibentuk pulau-pulau ini menjadi sebuah kawasan-kawasan ekslusif yang manfaatnya kan menjadi berkurang bagi publik. Dan ingat bahwa laut itu adalah common property, di dalam international convention, common property itu adalah menjadi state property, menjadi milik negara, bukan korporasi," tandasnya.

Semestinya, kata dia, ini menjadi akses publik, kalaupun ini dijadikan sebuah kawasan, semestinya menjadi kawasan publik, tentu ini menjadi kawasan memberikan ruang yang cukup untuk akesibilitas publik. "Kalaupun ini dibentuk, semestinya ini dikelola oleh BUMN, atau BUMD atau badan penggelola yang itu ditunjuk oleh pemerintah, sehingga nilai manfaatnya betul-betul bagi negara bangsa dan rakyat," tegasnya.

Hal senada diutarakan Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi. Kepada INDOPOS dirinya mengaku, lebih baik pemerintah mengikuti perundangan yang sudah ada, yakni bagaimana reklamasi itu diperlukan untuk kemaslahatan rakyat banyak.

“Ikuti saja UU yang ada. Karena pada prinsipnya, setiap pembangunan reklamasi itu diperlukan untuk rakyat banyak dan bukan sebaliknya,” ujar politisi Partai Amanat NAsional (PAN) ini.

Pendapat lainnya juga diutarakan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPR Daniel Johan. Saat dihubungi INDOPOS, politisi PKB ini mengaku tak mempermasalahkan jika ada Anies-Sandi menolak proyek rekalmasi itu.  "Kalau memang gubernur menolak juga bagus," ujarnya,

Namun, andai reklamasi dilanjutkan, Daniel memberi tiga catatan yang harus diperhatikan. Pertama, analisis dampak lingkungan (Amdal) kawasan yang menjamin tidak adanya bencana lingkungan. Bukan Amdal per pulau.

Kedua, jaminan mata pencaharian dan ruang hidup masyarakat terdampak, khususnya nelayan atau menjamin tidak adanya bencana sosial. Ketiga, semua harus berjalan sesuai aturan dan undang-undang yang ada.

"Kami tidak dalam posisi dukung atau tolak, tapi pastikan tiga hal itu ada. Sehingga reklamasi benar-benar membawa manfaat," pungkas Daniel.

Lalu, Wakil Ketua DPR RI Taufik Kurniawan meminta agar perseteruan antara Luhut Panjaitan dengan Anies BAswedan harus segera diakhiri.

Politisi senior PAN ini pun menyarankan agar pemerintah menjelaskan secara arif kepada rakyat terkait nilai manfaat reklamasi Pantai Jakarta agar tidak ada lagi kecurigaan-kecurigaan terkait proyek reklamasi.

Presiden, lanjut Taufik, sebaiknya segera memfasilitasi pertemuan informal atau konsultasi untuk menemukan solusi antara Gubernur Anies dengan Menko Luhut. “Kita harus lihat kebijakan yang berpihak antara rakyat dengan pengusaha,” singkatnya kepada wartawan di DPR, Kamis (19/10).

Sementara itu, Juru Bicara Istana, Johan Budi dengan tegas menyatakan , tidak ada wacana terkait perpres soal reklamasi Teluk Jakarta. Dia pun minta untuk menanyankan langsung ke kementrian terkait. “Tidak ada. Belum ada informasi soal itu (perpres),” singkatnya. (dil)

Related Images

  • Jangan Ada Perpres soal Reklamasi!

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (137)
Politik (204)