Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Banyak Fakultas Pertanian, Langka Petani

Banyak Fakultas Pertanian, Langka Petani

JAKARTA, (PR).- Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi menilai Indonesia banyak memiliki fakultas Pertanian di berbagai perguruan tinggi. Namun kenyataannya jumlah petani malah menurun.

Bahkan inovasi pertanian yang dikembangkan juga tidak memberikan dampak positif terhadap peningkatan produksi pertanian. Hal tersebut menurut dia, karena mayoritas alat sistim pertanian (Alsitan) yang digunakan masih impor.

"Itu artinya, apa yang dihasilkan oleh pemerintah, swasta dan perguruan tinggi tidak memberikan dampak positif dan tidak applicable, tidak aplikatif, tidak bisa diaplikasikan terhadap pertanian. Inovasi berupa alat pertanian atau benih pupuk pun belum signifikan,” ujar Yoga saat audiensi dengan Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Keluarga Mahasiswa Institut Pertanian Bogor, di ruang rapat Komisi IV DPR RI, Rabu, 18 Oktober 2018.

Meski demikian, politisi dari Fraksi PAN itu menganggap bahwa itulah tantangan bagi bangsa Indonesia. Bagaimana dapat meningkatkan SDM (sumber daya manusia) terutama di bidang petanian, meningkatkan entrepreneur atau para wiraswastawan (pengusaha) di sector pertanian, agrobisnis.

Mengingat jumlah para pengusaha di sektor Pertanian di Indonesia masih sangat kecil, yakni sekitar 1,3 persen. Jumlah yang jauh dibawah Negara tetangga seperti Singapura, Malaysia dan Filipina yang lebih dari lima persen.

Padahal, menurut dia, sebenarnya masih banyak peluang dalam sektor pertanian yang bisa dimanfaatkan oleh para pengusaha.

Terkait banyaknya konversi atau alih fungsi lahan pertanian ke dunia industri dan properti, Yoga mengatakan Indonesia sebenarnya sudah memiliki beberapa undang-undang yang bisa menjadi acuan dalam menangani permasalah alih fungsi lahan yang konon sudah meresahkan beberapa pihak. Diantaranya adalah Undang-undang Pertanian Berkelanjutan, UU Reforma Agraria, UU Pangan, serta UU Pemberdayaan dan perlindungan petani.

“Tugas pemerintah dan DPR adalah melaksanakan undang-undang  tersebut. Namun problemnya kordinasi, sinkronisasi, integrasi dan harmonisasi soal kebijakan lahan sawah yang masih tumpang tindih, masih amburadul. Hal tersebut dikarenakan dalam undang-undang pemerintah daerah (Pemda) permasalahan lahan bukan hanya merupakan domain pemerintah pusat, melainkan wewenang pemerintah kabupaten/Kota, pemerintah provinsi dan juga pemerintah pusat. Sementara wewenang pemerintah pusat diantaranya adalah permasalahan, agama, politik, kebijakan luar negeri dan moneter berada dalam wewenang pemerintah pusat. Itulah yang menyebabkan permasalahan alih fungsi lahan pertanian,” ujarnya.

Proyek Pembangunan Kawasan Meikarta menjadi salah satu contoh alih fungsi lahan yang tengah menjadi pro-kontra di masyarakat. Terkait hal itu Viva Yoga akan menelusuri kebijakan pemerintah yang didalamnya melibatkan korporasi.

Jika kemudian hari diketemukan pelanggaran hukum, pelanggaran terhadap undang-undang, baik itu Undang-undang Lingkungan, Undang-undang kehutanan, ataupun Undang-undang lainnya, maka ia tak segan akan memanggil pihak terkait untuk mengoreksinya.***

Related Images

  • Banyak Fakultas Pertanian, Langka Petani
  • Banyak Fakultas Pertanian, Langka Petani

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (137)
Politik (204)