Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

DPR: Banyak Lahan Garam Potensial Tapi Tidak Dioptimalkan

 DPR: Banyak Lahan Garam Potensial Tapi Tidak Dioptimalkan

MARINDO – Pemerintah Indonesia perlu memperluas lahan garam sehingga pemenuhan kebutuhan komoditas itu secara nasional tidak perlu lagi bergantung pada produk impor.

“Kendalanya yaitu soal luas lahan. Ada beberapa lahan potensial di Nusa Tenggara Timur, tetapi peruntukannya bukan untuk lahan garam. Ada lahan milik swasta, tetapi tidak dijadikan apa-apa, sehingga lahan mati dan menjadi tidak produktif,” kata Viva Yoga Mauladi yang menjabat Wakil Ketua Komisi IV DPR dalam rilis di Jakarta, Jumat (3/11).

Menurut Viva, ketika ada lahan rakyat atau swasta yang potensial, lebih baik dikerjasamakan untuk perluasan lahan agar produksi garam bisa meningkat. Politkus PAN itu berpendapat, sejumlah hal penting yang harus dilakukan guna meningkatkan produksi garam, antara lain, pemerintah harus bermitra dengan petambak garam guna meningkatkan kualitas dan kuota produksi.

Sebelumnya, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, akan menambah lahan garam seluas 3.945 hektare untuk mewujudkan swasembada garam konsumsi sebagai fokus yang akan dicapai pada sisa dua tahun pemerintahan Jokowi-JK.

Dalam paparan tiga tahun pemerintahan Jokowi-JK, Menteri Susi mengatakan tambahan luas lahan garam tersebut melalui pemanfaatan lahan menganggur, antara lain di Kabupaten Kupang. “Ada HGU seluas 225 hektare di Kabupaten Kupang yang tadinya ditetapkan sebagai tanah terlantar akan dimanfaatkan oleh PT Garam,” kata Susi di Kantor Staf Presiden Jakarta, Rabu (18/10).

Susi memaparkan total luas tambahan lahan garam 3.945 hektare terdiri dari lahan seluas 3.720 hektare dengan hak guna usaha atas nama PT Panggung Guna akan diambil alih, kemudian sisanya seluas 225 hektare di Kupang Tengah dan Kupang Timur akan dikelola PT Garam. Menurut dia, penambahan lahan garam tersebut bisa membuat Indonesia setop impor garam, bahkan mewujudkan swasembada garam.

Sementara itu, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati mengatakan, pembenahan komoditas garam agar dapat mewujudkan swasembada membutuhkan sinergi yang baik di antara lima lembaga.

“Lima aktor penting yang mengurus garam yaitu KKP, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian, PT Garam dan BPS harus segera duduk bersama dan mulai memperbaiki urusan garam mulai hari ini dan konsisten menuju swasembada garam,” kata Susan Herawati di Jakarta, Kamis (12/10).

Menurut Susan, karut-marutnya pengelolaan garam memerlukan perhatian yang serius sehingga memerlukan evaluasi bersama. [red]

Related Images

  •  DPR: Banyak Lahan Garam Potensial Tapi Tidak Dioptimalkan

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (137)
Politik (204)