Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Jokowi akan cari solusi terkait pelarangan cantrang

Jokowi akan cari solusi terkait pelarangan cantrang

rimanews.com -- Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa pemerintah dan nelayan terus berupaya mencari solusi terkait pelarangan penggunaan jarring jenis cantrang.

“Kita carikan solusi agar nelayan ini juga bisa melaut dengan baik. Tapi juga dari sisi penggunaan alat-alat yang berdampak tidak baik bagi lingkungan itu juga tidak (merusak),” kata Presiden usai meninjau program padat karya di Dukuh Lo, Kecamatan Lebak Siu, Kabupaten Tegal, Senin siang (15/1/2018)..

Dalam kunjungan kerja tersebut, Presiden bertatap muka dengan 16 nelayan perwakilan nelayan Jawa Tengah yang berasal dari Tegal, Batang, Pati dan Rembang. Pertemuan tersebut dihelat di sebuah rumah makan sate.

Dalam pertemuan tersebut, para nelayan mengusulkan supaya pemerintah melakukan uji petik yang melibatkan para ahli guna membuktikan apakah cantrang ini merusak lingkungan atau tidak. Selain itu, selama uji petik para nelayan meminta penggunaan cantrang dilegalkan dulu.

Menanggapi hal ini, Presiden memahami apa yang disampaikan nelayan dalam pertemuan tersebut serta sangat memperhatikan kesejahteraan para nelayan.

Tuntutan para nelayan akan dibahas pada Rabu, (17/1/2018) mendatang dengan para wakil dari nelayan, bupati dan Menteri Kelautan dan Perikanan di di Istana Kepresidenan Jakarta.

“Nanti hari Rabu (17/1), intinya tadi kita sudah bertemu, sudah sama-sama ketemu solusinya. Hanya nanti lebih didetailkan lagi di Jakarta,” tutur Presiden.

Sementara itu, Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo yang juga hadir dalam pertemuan tersebut, mengatakan bahwa dirinya telah bertemu Menteri Sekretaris Negara dan Menteri Kelautan dan Perikanan.

“Minggu lalu saya sudah mengajukan dan bertemu dengan Bu Susi (Menteri Kelautan dan Perikanan) dan Pak Pratikno (Menteri Sekretaris Negara) untuk membahas perpanjangan cantrang dan dibantu pembiayaan, serta pelatihan penggunaan alat tangkap baru,” ucap Ganjar.

Turut hadir dalam pertemuan tersebut, Kepala Staf Kepresidenan, Teten Masduki; Bupati Tegal, Enthus Susmono; Wakil Walikota Tegal, Nursholeh; dan Bupati Pati, Haryanto.

Tuntutan dari Jawa Timur

Sebelumnya, Tim Komisi IV DPR RI yang dipimpin Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi menemukan adanya tuntutan dari nelayan untuk menunda implementasi Permen No 72 Tahun 2017 dan kembali diperbolehkannya penggunaan alat tangkap ikan jenis payang dan cantrang.

Implementasi Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71/PERMEN-KP/2016 tentang Jalur Penangkapan Ikan dan Penempatan Alat Penangkapan Ikan di Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik diberlakukan mulai tanggal 1 Januari 2018. Permen ini  melarang penggunaan alat tangkap ikan payang dan cantrang.

"Dari pertemuan tadi kita mendengar ternyata masih ada tuntutan untuk menunda dan kembali pada penggunaan alat cantrang sampai tanggal 31 Desember 2017,"  kata Viva usai melakukan pertemua  dengan Wakil Bupati Lamongan, Dirjen Perikanan Tangkap, Ketua Umum HNSI dan nelayan Pantura Lamongan, Tuban, Gresik, Pasuruan dan Situbondo di Pelabuhan Perikanan Nusantara Brondong, Lamongan, akhir bulan lalu.

Temuan tersebut, lanjut politisi PAN ini, akan dibawa ke DPR dan akan dikomunikasikan dengan Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk mencari solusi yang tepat dalam memberikan perlindungan kepada seluruh masyarakat nelayan yang berbeda alat penangkapan ikan itu.

"Seluruh nelayan itu juga harus dilindungi, tidak boleh hanya salah satu pihak saja yang dilindungi tapi seluruhnya harus dilindungi," tegasnya.
Unjuk rasa di beberapa daerah

Unjuk rasa terjadi di beberapa daerah terkait pelarangan penggunaan alat tangkap cantrang tersebut. Hal ini, menurut Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Daniel Johan, dapat mempengaruhi elektabilitas Presiden Joko Widodo.

“Masalah kebijakan pelarangan cantrang ini memang sudah berlangsung selama dua tahun, dan selama itu pula kami (Komisi IV DPR) mengingatkan dan memberi masukan kepada Bu Susi untuk meninjau ulang aturan tersebut. Tapi, Bu Susi tidak mau mendengar masukan kami. Semua itu tidak mengubah keputusannya. Padahal, apa yang kami sampaikan sebagai wakil rakyat itu berasal dari masyarakat itu sendiri, dalam hal ini nelayan, dan pada akhirnya demontrasi terus menerus terjadi hingga hari ini,” papar Daniel Johan di ruang kerjanya Gedung DPR RI Senayan, Jakarta, Kamis (11/01/2018).

Di sini, Daniel menilai, Menteri Susi terlalu memudahkan atau menyederhanakan masalah. Ketika dinilai alat tangkap ikan seperti cantrang tidak ramah lingkungan, ia pun langsung membuat aturan pelarangan itu dan kemudian mengganti dengan alat tangkap baru yang dinilainya lebih ramah lingkungan.

Padahal, antara kebutuhan nelayan dan alat tangkap yang diberikan belum tentu sesuai. Bahkan, menurutnya, kursin, purse seine atau tali kolor malah bisa lebih merusak, karena bisa membentuk tembok laut. Ketika Menko Kemarintiman Luhut Binsar Pandjaitan ikut bersuara, Susi tetap bergeming.

Secara politik, menurut Daniel apa yang dilakukan Menteri Susi itu akan menurunkan elektabilitas dari Presiden Joko Widodo, karena masyarakat nelayan akan menilai buruk pemerintahan presiden Jokowi.

“Jika itu terjadi, Menteri Susi-lah yang harus bertanggung jawab atas semua itu,” tegasnya sambil mengatakan akan berupaya mengajak presiden untuk mengunjungi dan bertemu langsung dengan para nelayan di berbagai daerah pesisir.

Related Images

  • Jokowi akan cari solusi terkait pelarangan cantrang

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (151)
Politik (208)