kamagra kopen kamagra online kamagra 100 viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100mg cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online
viagra tablets australia levitra online australia viagra générique viagra pour femme cialis générique cialis en ligne levitra générique levitra prix kamagra 100 kamagra 100mg kamagra kopen kamagra online cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online cialis daily australia levitra australia
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Soal Impor Garam, Susi Meradang

Soal Impor Garam, Susi Meradang

INDOPRESS.ID – Rencana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution menambah kuota impor garam industri dari 2,2 juta ton menjadi 3,7 juta ton membuat Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti meradang. Di hadapan anggota Komisi IV DPR, Menteri Susi menyatakan penambahan kuota tersebut bakal merugikan petambak rakyat dan melangkahi wewenang yang telah diberikan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudi Daya Ikan, dan Petambak Garam kepada Menteri Kelautan dalam merekomendasikan impor garam.

Menteri Kelautan, menurut Undang-Undang, berwenang merekomendasikan volume, jenis, dan waktu impor. Susi sendiri hanya merekomendasikan impor garam industri sekitar 2 juta ton.

Jika rekomendasi tersebut diabaikan, Susi khawatir petambak garam rakyat akan merugi karena ada kemungkinan garam impor merembes ke pasar konsumen. “Kalau pasar digerojok garam impor yang cuma 600 perak dan bocor dari industri, tentu petambak tak akan tertarik membuat lahan baru untuk pertambakan garam,” katanya, Senin 22 Januari.

Susi mengakui saat ini produksi garam nasional belum bisa mengalahkan garam impor yang harganya murah. Ia menjelaskan, selain industri garam luar negeri besar, jaringan distribusi lokal juga “sangat mahal”. Mengirim garam dari daerah ke Jakarta, misalnya, lebih mahal 10 kali lipat jika dibandingkan dengan dari Australia ke Jakarta. Dalam kondisi seperti ini, penambahan kuota impor garam hingga 68 persen bakal semakin merugikan petambak rakyat.

“Kita biasa (rata-rata) impor garam 2,2 juta ton per tahun. Untuk apa (tiba-tiba) impor 3,7 juta ton garam,” kata Susi.

Data Badan Pusat Statistik dalam dua tahun terakhir mencatat impor garam tak pernah melebihi angka 2,4 juta ton. Indonesia mengimpor garam 2,14 juta ton pada 2016 dan 2,31 juta ton pada 2017 (data hingga November). Jika dilihat sejak 2010, impor garam rata-rata per tahun hanya mencapai 2,2 juta ton. Bahkan, kecenderungannya menurun 3,85 persen per tahun. (Baca juga: Misteri Impor Garam Industri)

Keputusan impor 3,7 juta ton garam ini merupakan kesepakatan rapat koordinasi antara Kementerian Perdagangan dan Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Sebelumnya, Menteri Koordinator Darmin juga menyatakan impor garam kali ini tak membutuhkan rekomendasi Menteri Kelautan — pernyataan yang tak sesuai dengan bunyi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016.

Pengabaian rekomendasi Kementerian Kelautan tersebut, menurut Susi, merupakan bentuk penelikungan terhadap otoritasnya. “Saya merasa di-override. Menteri Koordinator yang meng-override. Padahal, itu amanat Undang-Undang ke saya untuk melindungi petambak garam,” ujar Susi.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan, kebutuhan garam nasional sekitar 4 juta ton per tahun, yang terdiri dari garam industri 2 juta ton dan garam konsumsi 1,9 juta ton. Sedangkan produksi garam nasional mencapai 3,8 juta ton, yang terdiri dari garam rakyat 3,1 juta ton dan PT Garam sebesar 700 ribu ton.

Merespons keberatan Menteri Susi, Anggota Komisi IV DPR pun ikut mempertanyakan penambahan kuota impor hingga 3,7 juta ton. Viva Yoga Mauladi dari Fraksi Partai Amanat Nasional menyebut, impor garam semestinya harus melalui rekomendasi Kementerian Kelautan untuk mencegah mafia mengambil rente dan merugikan petambak.

Anggota Komisi dari partai berkuasa, PDI Perjuangan, Ono Surono, juga mempertanyakan Menteri Koordinator Perekonomian yang mengabaikan rekomendasi Kementerian Kelautan. “Ini soal Konstitusi,” katanya.

Rapat Kerja Komisi pun mengeluarkan sikap menolak impor garam industri 3,7 juta ton. Komisi menyebut kebijakan itu bisa dijalankan jika impor mematuhi rekomendasi Kementerian Kelautan.

“Kami mendukung Menteri Susi, impor harus dengan rekomendasi Kementerian Kelautan,” kata Michael Wattimena, anggota Komisi dari Fraksi Partai Demokrat.

Related Images

  • Soal Impor Garam, Susi Meradang

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (156)
Politik (213)
There are gold and diamonds that have to caiso replica watches be earned, and it is rolex replica uk still very interesting to say that the replica watch table that embodies the taste of men has rolex replica watches either gold or diamonds.