Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Revisi UU Pemilu Akan Perkuat Sistem Presidensial

Revisi UU Pemilu Akan Perkuat Sistem Presidensial

Revisi Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilu Legislatif bakal diarahkan untuk tercapainya tujuan penyederhanaan kepartaian dan terciptanya keefektifan dalam sistem presidensial. Perubahan aturan yang akan ada di Revisi UU Pemilu ini sejalan dengan penguatan sistem presidensial dan kelembagaan partai politik sebagaimana telah ditetapkan dalam UU Partai Politik yang baru. “Jadi ini adalah rangkaian yang berkesinambungan.

Tidak masuk akal juga apabila pembenahan sistem telah ditegaskan dalam UU Parpol, tetapi di UU Pemilu-nya tidak mendukung hal itu,” ujar Ketua Tim Pengajian Paket UU Politik Fraksi Partai Golkar Ibnu Munzir ketika dihubungi di Jakarta, Senin (3/1). Pada UU Parpol yang baru, kata dia, semangat yang tersirat dan tersurat dalam pasalpasalnya adalah penguatan kelembagaan parpol. Regulasi baru itu dirumuskan dalam rangka mencapai misi terciptanya pemerintahan presidensial yang efektif.

Hal tersebut merupakan kerangka dasar dalam paket UU politik yang mesti diteruskan dalam pembahasan RUU Pemilu Legislatif. Oleh karena itu, kata dia, perubahan aturan mengenai penaikan ambang batas parlemen (parliamentary threshold) dan pengurangan jumlah kursi di satu daerah pemilihan (dapil) menjadi relevan di UU Pemilu. Kedua ketentuan tersebut harus konsisten diterapkan secara bersamaan dalam mendukung penguatan sistem di atas.

Wakil Ketua Fraksi Partai Golkar bidang politik keamanan ini mengakui usulan ini memang banyak menuai protes dari parpol kecil dengan alasan kedua ketentuan itu menyulitkan mereka. Namun, bila hanya salah satu ketentuan yang diterapkan nantinya, pembenahan sistem pun bakal menjadi pincang. “Mungkin akan jadikan parpol tertentu sulit, tetapi kita bukan lagi di era transisi, dan ini untuk kepentingan negara ke depan,” tandasnya. Usulan pengecilan jumlah kursi di satu dapil, kata dia, menyasar adanya peningkatan akuntabilitas dari seorang anggota Dewan yang terpilih.

Dengan konsekuensi semakin menyempitnya wilayah di satu dapil, pelaksanaan tugas legislator menjadi lebih baik. “Sekarang ini terdapat dapil yang membawahi 11 sampai 12 kabupaten. Tentunya itu menyulitkan pelaksanaan dan kualitas kerja anggota,” jabarnya.

Lebih Efektif

Penaikan angka ambang batas parlemen lebih menyasar pada partainya. Ini dilakukan supaya terbangun konsep parpol yang kompatibel dengan sistem presidensial. Secara teori, pelaksanaan sistem presidensial akan lebih efektif ketika berjalan dalam sistem multipartai yang sederhana. “Penerapan ini bakal selaras dengan upaya penguatan sistem presidensial kita,” ucap dia.

Wakil Ketua Fraksi PAN Viva Yoga Mauladi berpandangan bahwa upaya penguatan sistem presidensial harus mengindahkan implikasi-implikasi yang bakal terjadi dalam penerapan pasal-pasal perubahannya. Salah satu risiko terbesar dari wacana penaikan angka ambang batas parlemen adalah ikut meningkatnya jumlah suara hilang. “Kita sepakat dengan adanya peningkatan kualitas, tetapi itu juga jangan sampai memunculkan banyaknya suara yang hilang,” tegasnya.

Pada pembahasan RUU Pemilu di Badan Legislasi (Baleg) DPR, kata dia, masalah ambang batas ini menjadi satu yang belum diputuskan. Pendapat fraksi- fraksi yang ada masih terbelah di angka 2,5 persen dan 5 persen. Menurutnya, angka kompromi yang mungkin muncul di draf RUU Pemilu adalah 3,5 persen.

Koordinator Sinergi Masyarakat untuk Demokrasi Indonesia (Sigma) Said Salahudin mengatakan pengajian dalam revisi UU Pemilu mengenai kemungkinan bertambahnya jumlah anggota DPR periode 2014-2019 akibat penambahan jumlah penduduk dinilai tidak relevan. Penambahan jumlah anggota Dewan dipandang hanya akan membawa lebih banyak dampak negatif ketimbang manfaat dalam pelaksanaan tugas kedewanan.

Tag:

Related Images

  • Revisi UU Pemilu Akan Perkuat Sistem Presidensial

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (151)
Politik (208)