Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Komisi IV DPR: Tiga Langkah Optimalkan Fungsi Bulog

Komisi IV DPR: Tiga Langkah Optimalkan Fungsi Bulog

Jakarta, Aktual.co — Presiden RI Joko Widodo menyampaikan, pemerintah akan mengubah fungsi perum Bulog sebagai lembaga peyangga kebutuhan bahan pokok masyarakat. Nantinya Bulog tidak hanya mengurusi komoditas beras saja, melainkan juga komoditas pangan lain.

Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi menilai Perum Bulog saat ini adalah bentukan IMF karena program liberalisasi pangan ala IMF telah mematikan Bulog sebagai lembaga buffer stock negara. Maka diubah status Bulog dari lembaga pemerintah non departemen (LPND) menjadi Perum.

"Status Bulog sebagai Perum memiliki dua fungsi, yaitu fungsi publik dan fungsi komersial. Bulog secara organisasi bertanggungjawab kepada kementrian BUMN. Jika Bulog tidak menjalankan fungsi komersial maka para direksinya akan dianggap tidak berprestasi. Sedang di satu sisi, Bulog harus menjalankan fungsi sosialnya dalam rangka menjamin keamanan dan ketersediaan beran nasional," ujarnya kepada Aktual di Jakarta, Rabu (27/5).

Menurutnya Jokowi harus melakukan beberapa hal agar bulog lebih bermanfaat dan bisa menjalankan fungsinya secara tepat. Pertama, Jokowi harus merubah status Bulog dari perum menjadi Lembaga Pemerintah non kementrian (LPNK) yang langsung bertanggungjawab kepada presiden. Bulog yang harus memberikan up date data real time langsung kepada presiden tentang penyerapan, kelangkaan beras, dan bahan pangan lainnya.

"Kedua, Sesuai amanat UU Pangan, pemerintah harus membentuk Badan otoritas Pangan di tahun 2015 ini. Badan ini bisa saja menggabungkan badan ketahanan pangan dan Bulog menjadi satu. Jika pemerintah tidak membuat badan khusus di bidang pangan, maka pemerintah akan melanggar UU. Jadi apa yang dilakukan Presiden Jokowi sudah tepat, harus menjalankan amanat UU Pangan," jelasnya.

Ketiga, lanjutnya, Bulog harus diberi tambahan kewenangan oleh presiden dalam pengelolaan tata niaga pangan selain beras. Misalnya gula, kedele, jagung. Bahan pangan haruslah dikendalikan negara.

"Negara harus hadir di tengah masyarakat melalui instrumen-instrumennya, salah satunya adalah badan otoritas pangan," pungkasnya.(Ismed Eka Kusuma)

Tag:

Related Images

  • Komisi IV DPR: Tiga Langkah Optimalkan Fungsi Bulog

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (151)
Politik (208)