kamagra kopen kamagra online kamagra 100 viagra tablets australia levitra online australia cialis daily australia levitra australia kamagra 100mg cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online
viagra tablets australia levitra online australia viagra générique viagra pour femme cialis générique cialis en ligne levitra générique levitra prix kamagra 100 kamagra 100mg kamagra kopen kamagra online cialis bijsluiter cialis kopen viagra kopen viagra online cialis daily australia levitra australia
Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Marak Produk Impor Palsu, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Bea Cukai

Marak Produk Impor Palsu, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Bea Cukai

Jakarta, HanTer - Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Firman Subagyo, mengaku kesal dengan peredaran produk impor palsu dan dianggap membahayakan. Oleh karena itu, dia pun menuntut agar pihak Bea Cukai bertanggung jawab terhadap lolos dan beredarnya barang-barang tersebut di Indonesia.

"Saya meminta harus ada penegakan hukum di Bea Cukai. Ini kan sangat memalukan kita. Ada beras plastik, air zamzam palsu, dan baju-baju bekas palsu," kata Firman di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (28/5/2015).

Politikus Partai Golkar itu menilai fenomena munculnya berbagai produk membahayakan di Indonesia menjadi tolak ukur adanya sindikat yang menyusupi lembaga Bea Cukai. Karena itu, dia mengira sudah dapat dipahami bagaimana buruknya kinerja Bea Cukai.

Firman mendesak pemerintah untuk segera mengusut tuntas kemungkinan adanya mafia di tubuh Bea cukai. "Saya heran kenapa kebobrokan di Bea Cukai dibiarakan saja? Pemerintah harus mengusut tuntas, karena selama ini banyak mafia-mafia yang menyengsarakan semua ini. Apalagi ini momentum menjelang lebaran," tegasnya.

Sementara, Wakil Ketua Komisi IV DPR, Viva Yoga Mauladi, mendesak kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mengubah status Badan Urusan Logistik (Bulog) yang masih berstatus Perum. Hal ini dilakukan untuk memperkuat fungsi dan peran Bulog di masyarakat dan maraknya peredaran beras plastik.

"Status Bulog harus diubah dari Perum menjadi Lembaga Pemerintah non Kementrian (LPNK) yang langsung bertanggungjawab kepada presiden," ujar Viva.

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) itu berharap Bulog dapat berperan aktif dan memiliki tanggung jawab terkait persoalan pangan. "Bulog yang harus memberikan up date data real time langsung kepada Presiden tentang penyerapan, kelangkaan beras, dan bahan pangan lainnya," imbaunya.

Lebih lanjut, Viva menjelaskan, bahwa sesuai amanat Undang-Undang (UU) Pangan, pemerintah harus membentuk badan otoritas pangan di tahun 2015. Nantinya, badan ini bisa saja menggabungkan badan ketahanan pangan dan Bulog menjadi satu. "Jika pemerintah tidak membuat badan khusus di bidang pangan, maka pemerintah akan melanggar UU," paparnya.

Selain itu, Viva mendorong agar Bulog harus diberi tambahan kewenangan oleh Presiden dalam pengelolaan tata niaga pangan selain beras. Misalnya gula, kedelai dan jagung. "Bahan pangan haruslah dikendalikan negara. Negara harus hadir di masyarakat melalui salah satunya badan otoritas pangan," tutup Viva.

Tag:

Related Images

  • Marak Produk Impor Palsu, DPR Minta Pemerintah Evaluasi Bea Cukai

Post Rating

Comments

There are currently no comments, be the first to post one!

Post Comment

Only registered users may post comments.
Kategori
Komisi (156)
Politik (213)
There are gold and diamonds that have to caiso replica watches be earned, and it is rolex replica uk still very interesting to say that the replica watch table that embodies the taste of men has rolex replica watches either gold or diamonds.