Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Entries for 'dpr'

Komisi IV DPR: Pengelola Bonbin Bandung Abai dan Langgar Permenhut 31/2012

Seekor gajah bernama Yani di Kebun Binatang Bandung mati karena diduga dirawat dengan tidak baik. Komisi IV DPR menganggap pengelola Bonbin Bandung yaitu Yayasan Margasatwa Tamansari sudah melanggar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Lembaga Konservasi

Read more...

Yayasan Margasatwa Tamansari Langgar Permenhut 31/2012

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menanggapi matinya seekor gajah bernama Yani di kebun binatang Bandung, matinya gajah tersebut diduga karena tidak dirawat dengan baik. Ia menganggap pengelola Bonbin Bandung yaitu Yayasan Margasatwa Tamansari sudah melanggar Peraturan Menteri Kehutanan Nomor 31 Tahun 2012 Tentang Lembaga Konservasi

Read more...

DPR Gerah Reklamasi Jalan Terus

Pemerintah adalah lembaga yang secara konstitusional diberi kewenangan untuk mengelola negara. Ketika sudah ada moratorium reklamasi teluk Jakarta, maka seluruh aktivitas yang menyangkut pembangunan konstruksi, instalasi, dan pengerukan harus berhenti, karena sudah terbentuk tim terpadu Pemerintah Pusat.

Read more...

Sikap Jokowi terkait Reklamasi Dinilai Tak Tegas

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reklamasi Teluk Jakarta dinilai tidak tegas dan memunculkan asumsi ambigu di internal pemerintah. Di satu sisi, pemerintah melalui kementerian terkait telah mengambil keputusan menghentikan sementara proyek reklamasi karena ada berbagai permasalahan. Di sisi lain, Presiden Jokowi justru melihat proyek reklamasi sebagai bagian yang terintegrasi dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau yang disebut dengan program Garuda Project

Read more...

Viva Yoga PAN: Data Pertanian di Daerah Sering Bernuansa Politis

Wakil Ketua Komisi IV DPR yang juga politikus PAN Viva Yoga Mauladi menilai data hasil pertanian di daerah sering bernuansa politis karena jabatan kepala dinas dijadikan sebagai alat tawar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Data-data dari dinas itu harus dicermati karena dalam setiap pilkada jabatan kepala dinas menjadi alat tawar politik. Banyak jabatan dipegang oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas," ujar Viva, Selasa 26 April 2016

Read more...

Page 7 of 11First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last   
Kategori
Komisi (137)
Politik (204)