Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Entries for 'kelautan'

Politikus PAN Minta Bareskrim Razia Pasar Besar-besaran

Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) Viva Yoga Mauladi mendesak Tim Pangan Bareskrim Mabes Polri melakukan razia kebutuhan pokok di seluruh Indonesia. Pasalnya, hingga saat ini harga daging sapi masih meroket Rp 120 ribu per kilogram. Menurut Viva, Undang-undang (UU) No 18 tahun 2012 tentang Pangan pasal 43 menyebutkan, jika ada orang atau kelompok yang dengan sengaja melakukan penimbunan barang pangan, maka itu merupakan tindak pidana dengan sanksi 7 tahun dan denda Rp 100 miliar

Read more...

DPR Gerah Reklamasi Jalan Terus

Pemerintah adalah lembaga yang secara konstitusional diberi kewenangan untuk mengelola negara. Ketika sudah ada moratorium reklamasi teluk Jakarta, maka seluruh aktivitas yang menyangkut pembangunan konstruksi, instalasi, dan pengerukan harus berhenti, karena sudah terbentuk tim terpadu Pemerintah Pusat.

Read more...

Sikap Jokowi terkait Reklamasi Dinilai Tak Tegas

Sikap Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait reklamasi Teluk Jakarta dinilai tidak tegas dan memunculkan asumsi ambigu di internal pemerintah. Di satu sisi, pemerintah melalui kementerian terkait telah mengambil keputusan menghentikan sementara proyek reklamasi karena ada berbagai permasalahan. Di sisi lain, Presiden Jokowi justru melihat proyek reklamasi sebagai bagian yang terintegrasi dari program National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) atau yang disebut dengan program Garuda Project

Read more...

Anggota DPR: Kebijakan Kelautan Perikanan Harus Komprehensif

Wakil Ketua Komisi IV DPR Viva Yoga Mauladi mengemukakan, kebijakan sektor kelautan dan perikanan yang dikeluarkan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti harus komprehensif sehingga tidak menimbulkan gejolak

Read more...

KPK Pastikan Kewenangan Reklamasi Pantai Utara Milik Pemerintah Pusat

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Laode Muhamad Syarif mengatakan, berdasarkan undang-undang yang berlaku saat ini, disebutkan bahwa kewenangan terkait reklamasi di area pesisir utara Jakarta itu milik pemerintah pusat. Menurutr Syarif, KPK sudah mempelajari serta membandingkan seluruh peraturan yang dibuat pemerintah pusat terkait dengan proyek reklamasi

Read more...

Page 2 of 4First   Previous   1  [2]  3  4  Next   Last   
Kategori
Komisi (137)
Politik (204)