Background Color:
 
Background Pattern:
Reset
Search
Berita

Entries for 'pertanian'

Viva Yoga PAN: Data Pertanian di Daerah Sering Bernuansa Politis

Wakil Ketua Komisi IV DPR yang juga politikus PAN Viva Yoga Mauladi menilai data hasil pertanian di daerah sering bernuansa politis karena jabatan kepala dinas dijadikan sebagai alat tawar dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). "Data-data dari dinas itu harus dicermati karena dalam setiap pilkada jabatan kepala dinas menjadi alat tawar politik. Banyak jabatan dipegang oleh orang yang tidak mempunyai kapasitas," ujar Viva, Selasa 26 April 2016

Read more...

Pemerintah Diminta Secepatnya Bentuk Lembaga Pangan

Wakil Sekertaris Jenderal (Wasekjen) bidang kajian strategis Perhimpunan Sarjana Pertanian Indonesia (PISPI), RS Suroyo, mengatakan, pihaknya mendesak pemerintah agar secepatnya membentuk lembaga pangan. Pembentukan Kelembagaan Pangan sendiri sebetulnya sudah diamanatkan melalui UU Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan (UU Pangan)

Read more...

Gubernur NTB Ingin Pastikan Bulog Serap Beras Petani

Kedatangan Komisi IV DPR RI ke Provinsi NTB, Senin (21/3/2016) tidak disia-siakan oleh Gubernur NTB Dr. TGH M. Zainul Majdi untuk menyampaikan aspirasi daerah. Terlebih lagi kedatangan dewan kali ini yang diterima di Ruang Rapat Utama (RRU) Kantor Gubernur, menghadirkan pejabat eselon satu dari kementrian seperti Dirjen. Hortikultura Dr. Ir. Spudnik Sujono Kamino, M.M, dan Direktur Pelayanan Publik, Wahyu Suparyono

Read more...

Anggota DPR RI, Viva Yoga Blusukan Sambangi Petani

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI, Viva Yoga Mauladi jaring aspirasi blusukan temui para petani melon di Desa Sendangharjo, Kecamatan Brondong, Lamongan. Senin (14/03/2016). Kegiatan blusukan anggota DPR RI dari fraksi PAN ini juga harus menempuh jarak sekitar 1 km dengan berjalan kaki menuju lahan pertanian melon milik warga

Read more...

Komisi IV Jamin Asuransi Petani

Wakil Ketua Komisi IV DPR RI Viva Yoga Mauladi menegaskan petani di Indonesia bisa mendapatkan asuransi pertanian apabila terkena musibah atau force majeure. "Soal asuransi sesuai Undang-undang pemberdayaan dan perlindugan petani ada asuransi pertanian, jadi bila petani kena musibah gempa, banjir, wereng, dan kebakaran, itu punya hak untuk mengklaim kepada pemerintah, dan sudah ada program itu melalui APBN," ucapnya saat hadir di Desa Warungering

Read more...

Page 6 of 8First   Previous   1  2  3  4  5  [6]  7  8  Next   Last   
Kategori
Komisi (140)
Politik (205)