Balitbang Partai Demokrat menyebut ada kader partai pemerintah yang melarang Susilo Bambang Yuhoyono (SBY) dan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) bicara. PAN yakin tak ada partai pemerintah yang melakukan tindakan tersebut.

“Saya meyakini tidak ada partai pemerintah alergi terhadap saran atau kritik yang datangnya dari partai di luar pemerintah, masyarakat, akademisi, pengamat politik, atau siapapun warga bangsa,” kata Wakil Ketua Umum DPP PAN Viva Yoga Mauladi, saat dihubungi, Sabtu (24/9/2022).

Menurut Viva Yoga, partai pendukung pemerintah pun sering memberi kritik. Hal itu agar pemerintah berjalan baik.

“Bahkan di DPR, anggota partai pemerintah di rapat-rapat komisi pun melakukan otokritik terhadap kinerja kementerian dan lembaga. Tujuannya agar pemerintah dapat berjalan dengan bersih, efektif, efisien,” ucapnya.

“Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dijamin di Pasa 28 UUD NRI 1945,” katanya.

“Jadi jika ada partai pemerintah yang melarang kader partai di luar pemerintah untuk berbicara atau mengkritik. Maka kata Asmuni Srimulat, Itu suatu hil yang mustahal, alias hal yang mustahil,” katanya.

Yoga meminta agar PD tidak meneruskan narasi yang sentimentil atau dizalimi. Masyarakat disebut sudah pintar menilai partai politik.

“Sebaiknya tidak perlu memperpanjang narasi sentimentil atau merasa seakan-akan dizalimi untuk meningkatkan elektoral partai politik atau figur hehe,” ucapnya.

“Masyarakat sudah semakin cerdas dan memiliki kesadaran politik dalam menilai proses politik,” katanya.

Balitbang DPP Partai Demokrat mengungkap adanya kader partai pendukung pemerintah yang melarang Ketum Partai Demokrat, AHY dan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) banyak bicara. Deputi Analisa Data dan Informasi Balitbang DPP Partai Demokrat Syahrial Nasution mengungkit pembungkaman ini sama seperti yang terjadi di rapat DPR RI.

“Kader partai pendukung pemerintah melarang Ketum @PDemokrat Mas @AgusYudhoyono dan Pak @SBYudhoyono banyak bicara di sebuah negara demokratis,” kata Syahrial dalam cuitan di akun Twitter @syahrial_nst seperti dilihat detikcom, Sabtu (24/9). Syahrial sudah mengizinkan cuitannya dikutip.

Syahrial mengatakan pembungkaman ini seperti insiden mematikan mikrofon yang terjadi di rapat DPR. Dia pun membayangkan bagaimana jika orang yang terbiasa mematikan mikrofon itu menjadi presiden.

“Bisa dibayangkan, jika orang yang terbiasa mematikan mic saat sidang di DPR menjadi presiden. Akan berapa banyak suara rakyat yang dibungkam?” ucapnya.

Kemudian, Syahrial menjelaskan lebih lanjut terkait cuitannya tersebut. Dia tidak menyebut siapa orang yang dimaksud suka membungkam atau mematikan mikrofon, tapi rakyat harus waspada.

“Saya kira kita tidak sedang menyebut nama. Karena kondisi tersebut adalah sebuah karakter. Siapapun yang memiliki karakter tersebut di negara demokratis, harus diwaspadai,” ujar dia.

Simak juga Video: PDIP Vs Demokrat soal ‘Jokowi Jadi Sasaran SBY’

(aik/idh)