Jakarta – Pertemuan akrab terjadi ketika Menteri Transmigrasi Ifitah Sulaiman Suryanagara dan Wakil Menteri Transmigrasi Viva Yoga Mauladi berkunjung ke Kantor Kementerian Koperasi.
Kedatangan mereka langsung disambut oleh Menteri Koperasi Budi Arie dan Wakil Menteri Koperasi Ferry Juliantono.
Pertemuan tersebut dilakukan untuk menjalin kolaborasi atau kemitraan antara dua kementerian, membangun koperasi di daerah-daerah atau kawasan transmigrasi.
Kepada wartawan, Viva Yoga mengatakan dalam pertemuan yang juga didampingi oleh Plt. Sekjen Kementerian Koperasi Ahmad Zabadi dan Plt. Sekjen Kementerian Transmigrasi Danton Ginting Munthe itu banyak hal yang dibahas.
“Mulai dari eksistensi koperasi dalam pembangunan perekonomian nasional hingga keseriusan membangun koperasi di kawasan transmigrasi,” ujar Viva Yoga, Jakarta, Rabu (27/11/2024).
Wakil Ketua Umum PAN itu menyebut ada 152 kawasan transmigrasi yang tersebar di seluruh Indonesia. Kawasan tersebut saat ini merupakan lumbung pangan nasional.
“Sebagaian besar kawasan memproduksi bahan pangan pokok seperti beras, jagung, dan kedelai,” ujarnya.
Untuk lebih memberdayakan petani di kawasan transmigrasi, dibutuhkan koperasi. Disebut koperasi adalah soko guru perekonomian.
Dua kementerian tersebut optimis hadirnya koperasi dapat menjadikan kawasan transmigrasi menjadi lebih berdaya. Lewat koperasi, berbagai kebutuhan petani bisa difasilitasi.
Hasil pertanian mereka bisa dijual lewat koperasi dengan harga yang menguntungkan. “Sehingga kita dorong kelompok tani (poktan) atau gabungan kelompok tani (gapoktan) untuk mendirikan koperasi,” ujarnya.
Koperasi yang ada menurut alumni Program Pascasarjana UI itu tak hanya menyerap hasil produksi pertanian namun juga menyediakan berbagai sarana produksi pertanian seperti pupuk.
“Dengan adanya koperasi petani akan lebih mudah untuk memperoleh pupuk sebab distribusi pupuk akan langsung ke penerima manfaat seperti gapoktan,” ungkapnya.
Viva Yoga dalam pertemuan itu senang ketika mendengar Kementerian Koperasi siap memberikan dukungan pembiayaan koperasi di kawasan transmigrasi lewat Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB) KUMKM.
Dengan model yang demikian para transmigran dapat mengakses pembiayaan modal kerja koperasi dengan mudah.
Kemitraan yang demikian menurutnya dapat meningkatkan taraf hidup para transmigran dan warga sekitarnya.
“Jadi kemitraan Kementerian Koperasi dan Kementerian Transmigrasi merupakan langkah yang baik untuk meningkatkan taraf hidup para transmigran dan warga sekitar serta menumbuhkan kawasan perekonomian baru dari kawasan transmigrasi,” ungkap mantan anggota Komisi IV DPR itu. .
Editor: Surya
Tinggalkan Balasan