Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menilai ada kegaduhan dalam koalisi pemerintahan yang akan mengganggu sisa masa jabatan Presiden Jokowi. Merespons itu, Waketum PAN Viva Yoga Mauladi mengatakan tensi politik menjelang Pemilu 2024 yang meninggi merupakan suatu kewajaran.

“Adanya tensi politik meninggi dalam rangka penjajakan koalisi menjelang pendaftaran pasangan calon di Pilpres 2024 antar partai politik adalah suatu keniscayaan saja,” kata Viva kepada wartawan, Kamis (9/2/2023).

Viva mengatakan adanya perdebatan dalam proses politik ialah hal wajar. Dia menegaskan perdebatan itu tidak akan mengganggu kinerja pemerintahan.

“Adanya keributan, perdebatan, berbalas pantun politik saat ini adalah bagian dari proses politik yang harus dilalui. InsyaAllah tidak akan mengganggu kinerja dan fokus pemerintah,” ujar dia.

Meski begitu, Viva mengatakan silaturahmi antar parpol dilakukan untuk saling mencocokan visi misi. Karena, menurut dia, dengan pencocokan itu akan menciptakan pemilu yang berkualitas.

“Mencari format, mencocokkan kepentingan dan energi, serta merumuskan figur yang tepat dalam berkoalisi partai di pilpres menjadi agenda penting dalam menciptakan pemilu yang berkualitas,” tuturnya.

Sebelumnya, Waketum Partai Gelora Fahri Hamzah menyentil kondisi dalam koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang dinilai gaduh. Menurut Fahri, gaduh dalam koalisi mengganggu sisa masa jabatan Presiden Jokowi.

Hal itu disampaikan Fahri Hamzah dalam Adu Perspektif dengan tema ‘Janji Politik Lama, Bersemi Kembali’ yang digelar detikcom dan Total Politik, Rabu (8/2/2023). Kondisi politik nasional belakang ramai soal perjanjian pilpres Prabowo Subianto dan Anies Baswedan dan perjanjian utan piutang Anies kepada Sandiaga Uno.

Kegaduhan dalam koalisi Jokowi dinilai Fahri Hamzah tak perlu, karena berdampak pada sisa masa jabatan Jokowi. Hal tersebut berbanding terbalik dengan masa kepemimpinan Presiden RI ke-3 BJ Habibie yang menyelesaikan persoalan demokrasi hingga Timor Leste.

“Pertama misalnya keributan dalam koalisi, itu kan nggak perlu. Bagaimana koalisi yang menteri-menterinya masih menjabat 1 tahun 8 bulan dan sekali lagi ini lebih lama dari jabatan menteri-menterinya Pak Habibie, yang menyelesaikan begitu banyak masalah substansial di republik ini kok dibiarkan mereka itu pecah,” ujar Fahri Hamzah.

Menurut Fahri, pertemuan petinggi partai koalisi Jokowi selama ini dinilai hanya terkesan bentuk silaturahmi. Namun, di dalamnya menurut Fahri ada keributan.

“Sekarang kan pura-pura seolah-olah mereka silaturahim, tapi tolong itu dikelola secara real sebagai suatu kesungguhan untuk tetap berkoalisi dalam pemerintah sehingga PR-PR ke depan itu betul-betul diselesaikan dengan baik begitu,” ucap Fahri.